• 28 FEBRUARI 2020
  •  

    Pendokumentasian "Keterlibatan Pimpinan"

    Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di seluruh SKPD terutama untuk area perubahan Penguatan Akuntabilitas untuk tahun 2020, dimohon kepada seluruh SKPD agar lebih tertib mendokumentasikan "Keterlibatan Pimpinan" dalam segala hal yang berkenaan dengan :

    1. Keterlibatan pimpinan skpd dalam penyusunan renstra, renja, Perjanjian Kinerja, pohon kinerja, laporan kinerja;

    2. Keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;

    isi dokumen "keterlibatan Pimpinan"

    1. Notulen Rapat

    2. Absen

    3. Dokumentasi

    dokumen tersebut agar dibundle dengan rapih 

    Demikian disampaikan, agar dapat dijadikan pedoman.

  • 16 JANUARI 2020
  •  

    Penyesuaian Dokumen Kinerja Tahun Anggaran 2020

    Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Seluruh SKPD agar segera melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Kinerja terutama Cascading Kinerja dan Perjanjian Kinerja seluruh pejabat serta meng-upload dan melakukan update data kinerja perangkat daerah pada aplikasi e-SAKIP, sekaligus melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan nomenklatur baru:

    2. Dalam rangka tertib administrasi, agar SKPD menyampaikan point (1) tersebut diatas paling lambat tanggal 27 Januari 2020;

    3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di SKPD dalam hal pengukuran kinerja di tahun 2020 akan dilakukan pemantauan melalui pengukuran kinerja individu perbulan dengan memberlakukan Laporan Bulanan sebagai pengganti Laporan Triwulan yang diserahkan kepada Sekretaris Daerah cq. Biro Organisasi pada tanggal 10 setiap bulan;

    4. Keterlambatan penyampaian Laporan Capaian Kinerja Bulanan akan berkontribusi negatif terhadap Nilai Rapotan SKPD;

    5. Kepala SKPD agar bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan data dokumen kinerja pada aplikasi e-SAKIP Review Kementerian PAN RB RI (esr.menpan.go.id) dan aplikasi e-sakip.kalselprov.go.id;

    6. Jika menemui kendala dalam pelaksanaan penyusunan dokumen kinerja tersebut, agar berkonsultasi ke Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru selama jam kerja.

  • 01 JANUARI 2018
  •  

    Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 106 Tahun 2017

    Peraturan Gubernur ini berisi petunjuk teknis terkait Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

  • 12 DESEMBER 2017
  •  

    Selamat Datang di E-Sakip

    Selamat datang di Aplikasi E-Sakip Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

    E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

    Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-Sakip ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD. Aplikasi ini merupakan versi 1.0 yang baru di rilis pada bulan Desember 2017 dan aplikasi ini akan terus kami evalusi dan perbaiki sehingga data yang kami sajikan terinformasikan dengan baik.


Copyright © 2017 Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan. All rights reserved.