awfawfawfawf

Kepada Seluruh Perangkat Daerah agar mengupdate data kinerja dan capaian sampai dengan bulan Juni 2023, serta mengupload dokumen kinerja.

Bagi Perangkat Daerah dengan nomenklatur baru agar mengupdate data mulai dari awal (Tupoksi, Kinerja Utama, Indikator dsb)

Demikian,

ttd

Admin

Integrasi Data Aplikasi Kinerja:

E-Monev - E-Sakip - E-Dialog

Penerapan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2021 Tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman di tetapkan di Banjarmasin 06 Desember 2021 di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan, di Undangkan di Banjarbaru 06 Desember 2021 di Tandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Sesuai surat KemenPAN-RB nomor B/101/AA.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan nomor B/116/RB.04/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021, disampaikan hal-hal sbb:

• Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 secara virtual (online meeting);
• Seluruh Perangkat Daerah wajib untuk mengikuti (join meeting) pada acara tersebut;
• Bagi Perangkat Daerah yang telah ditunjuk menjadi Perangkat Daerah sampel, agar menyiapkan paparan dan bukti dukung.

Ttd.

Biro Organisasi

Kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan, 

Dengan selesainya kegiatan Asistensi SAKIP secara Intensif, seluruh Perangkat Daerah agar mengupload dokumen kinerja dengan indikator yang telah diperbaiki sesuai asistensi yang telah dilaksanakan.

Upload dokumen melalui Menu: SOPD > Dokumen Kinerja

Upload dokumen perbaikan paling lambat pada Senin, 26 Juli 2021 jam 09.00 WITA

Dokumen yang diupload adalah dokumen Tahun 2021. Sebelum mengupload dokumen yang telah diperbaiki agar menghapus terlebih dahulu dokumen Tahun 2021 yang telah diupload sebelumnya agar tidak terjadi data rangkap.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

TTD

Biro Organisasi

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

(2) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

(3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

(4) Dinas Kelautan dan Perikanan; 

(5) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; 

(6) Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB; 

(7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 

(8) Sekretariat DPRD.

Sabtu, 17 Juli 2021

(1) Dinas Lingkungan Hidup; 

(2) Dinas Perindustrian; 

(3) Dinas Perkebunan dan Peternakan; dan 

(4) RSUD Anshari Saleh

Catatan:

- Perangkat Daerah agar menyiapkan SOFTCOPY dokumen kinerja terutama: Cascading Kinerja, Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, RKA Tahun 2021, dsb.

- Pemaparan langsung menjelaskan Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di seluruh SKPD terutama untuk area perubahan Penguatan Akuntabilitas untuk tahun 2020, dimohon kepada seluruh SKPD agar lebih tertib mendokumentasikan "Keterlibatan Pimpinan" dalam segala hal yang berkenaan dengan :

1. Keterlibatan pimpinan skpd dalam penyusunan renstra, renja, Perjanjian Kinerja, pohon kinerja, laporan kinerja;

2. Keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;

isi dokumen "keterlibatan Pimpinan"

1. Notulen Rapat

2. Absen

3. Dokumentasi

dokumen tersebut agar dibundle dengan rapih 

Demikian disampaikan, agar dapat dijadikan pedoman.

Peraturan Gubernur ini berisi petunjuk teknis terkait Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Selamat datang di Aplikasi E-Sakip Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi E-Sakip ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD. Aplikasi ini merupakan versi 1.0 yang baru di rilis pada bulan Desember 2017 dan aplikasi ini akan terus kami evalusi dan perbaiki sehingga data yang kami sajikan terinformasikan dengan baik.